Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan di Blora Dievaluasi

 

 

BLORA - Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati,ST, MM, memimpin Rapat Evaluasi Tenaga Pendamping Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan di ruang rapat Wakil Bupati, Selasa (27/10/2021), di ruang rapat kantornya.

 

Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial P3A, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda, Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Blora dan para perwakilan Perguruan Tinggi

 

Wakil Bupati mengucapkan terimakasih kepada yang sudah hadir di rapat itu dan berharap semua bisa membatu dalam Pendamping Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan.

 

"Terimakasih sudah pada datang, dari program ini sudah ada beberapa OPD yang aktif di lapangan, di rapat ini saya harap kendala yang ada di lapangan nantinya bisa disampaikan sehingga nanti bisa dilakukan evaluasi saat sudah terjun lapangan," ujar Wabup.

 

Wabup menjelaskan terkait kemiskinan yang ada di kota dan desa bisa di inventarisasi dan pendamping memiliki pedoman yang sama untuk dipedomani bersama terkait kriteria DTKS.

 

"Kalau ini nanti sudah bisa untuk pegangan untuk turun ke lapangan, sehingga nanti bisa menyamakan persepsi dalam menangani kemiskinan yang ada saat ini," ucapnya.

 

Wabup menambahkan permasalahan yang ada di desa nantinya juga bisa diinventarisasi semua dan sebanyak mungkin, untuk pecahkan masalah secara bersamaan.

 

"Tahap awal harus diinventarisasi dulu, sehingga kalau sudah terangkum nanti bisa dirapatkan dan bisa dikelompokkan permasalahan yang ditemukan atau kelebihan yang ditemukan," kata Wabup.

 

Tak hanya itu, lanjut Wabup, OPD pendamping nantinya diharapkan bisa menghasilkan inovasi unggulan yang ada di desa dampingan.

 

"Program ini nanti diharapkan bisa berkesinambungan untuk terus lakukan, sebagai komitmen kita, Bapak Bupati juga ingin pendampingan dari Perguruan Tinggi dari sejumlah wilayah untuk membantu pendampingan desa di Blora," ujar Wabup.

 

Ia mengatakan, sebenarnya dari Provinsi juga ada pendampingan Desa miskin hanya saja untuk Blora tidak ada mengingat desa yang didampingi khusus di daerah miskin ekstrim.

 

"Alhamdulillah Blora tidak ada, namun begitu, kita tetap harus mengentaskan kemiskinan yang ada saat ini," tutur Wabup.

 

Sementara itu, Drs. Mamik Slamett MM, M.Pd selaku Ketua Tim Pendamping dari Perguruan Tinggi untuk Program 1 Perangkat Daerah 1 Desa Dampingan mengaku pihaknya bersama tim melakukan sistem jemput bola dalam pendampingan.

 

"Ada beberapa yang sudah aktif ada beberapa yang memang masih melengkapi organisasi tim pelaksanaan, dan ada tim yang sudah hadir, ini tentu menjadi semangat kita bersama untuk ikut dalam pendampingan desa," jelasnya.

 

Mamik mengungkapkan, di beberapa Desa sebenarnya sudah ada yang punya UMKM hanya saja mereka terkendala di pemasaran, selain itu UMKM yang sudah ada juga harus ditingkatkan kualitasnya.

 

“Kalau bisa ada pengepul, kami juga memiliki gagasan, ada satu produk unggulan, di setiap desa meski banyak ragam yang ada namun paling tidak ada satu unggulan yang menjadi icon desa tersebut," ucapnya.

 

Dirinya juga berharap kerjasama dengan kepala desa bisa berjalan dengan baik untuk mendukung program ini. (DNR/Red).