Pengisian Perangkat Desa, Bupati Serahkan Ke Desa Masing-Masing

Bupati Blora Djoko Nugroho

BLORA – Di Kabupaten Blora ada 1.100 perangkat desa yang masih kosong akan diserahkan kepada pemerintah desa (Pemdes) masing-masing untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Namun, sebelum pelaksanaan seleksi perangkat desa, Kepala Desa (Kades) dipersilahkan menata dan memutasi perangkat desa yang masih ada.

Bupati Blora H. Djoko Nugroho mengatakan, sejak ada UU tentang Desa, kini Desa menjadi subjek sudah tidak lagi menjadi objek. Sehingga harus ikut merencanakan, melaksanakan dan mengawasi, termasuk dalam hal pengisian perangkat desanya.

“Saat ini di Blora ada kekosongan perangkat desa hingga 1.100 posisi, jika masing-masing posisi terjadi politik jual beli jabatan, maka ini sangat bahaya dan harus dihindari. Oleh sebab itu dipersilahkan masing-masing Desa bisa merencanakan dengan koordinir Camat,” terang Bupati.

Langkah ini dilakukan agar menjadi pembelajaran kepada para Kades supaya dapat bertanggung jawab atas kemajuan desanya. Alasan yang kedua adalah untuk memperkecil celah kekeliruan yang disengaja.

“Sebentar lagi saya akan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang perangkat desa yang tadinya masa jabatan hanya 20 tahun menjadi hingga usia 60 tahun. Edaran Bupati juga sudah saya keluarkan untuk Kades yang akan melakukan mutasi perangkatnya,” lanjut Djoko Nugroho.

Pihaknya juga memerintahkan kepada para Camat untuk mendata Desa mana saja yang siap melaksanakannya agar didahulukan. Desa dipersilahkan membentuk panitia pengisian perangkat desa dan menggandeng pihak ketiga untuk tahapan seleksinya.

Pemerintah Kabupaten juga akan ikut mengawal dan mengawasi prosesnya seperti halnya pelaksanaan Pilkades yang dilakukan di masing-masing desa. Dengan kata lain pengisian perades tidak serentak se-Kabupaten. (SYN/RED)