![]() |
GTT/PTT Blora |
Blora,– Ribuan Paguyuban Guru Tidak Tetap dan Pegawai
Tidak Tetap ( GTT/PTT ) non K2 yang tergabung dalam Progata Kabupaten Blora
meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka.
Hal
ini disampaikan ketua Progata Kabupaten
Blora, Arys Eko Siswanto saat mengelar acara Silaturahmi dan Halal Bihalal
Progata Kabupaten Blora dengan tema "Semangat Berjuang, Satukan Hati,
Eratkan Silaturahmi yang digelar di GOR Mustika, Blora pada Sabtu (20/07/2019).
Sejauh
ini, menurutnya, kesejahteraan mereka luput dari perhatian pemerintah. Dirinya
menyampaikan kegiatan ini perlu dilakukan agar keberadaan mereka diketahui oleh
Pemerintah Kabupaten Blora.
"Kita
ingin pemerintah tahu bahwa keberadaan kita ada. Tolonglah diperhatikan
kesejahteraan kita,” kata Arys
Arys
menambahkan jumlah GTT/PTT di Kabupaten Blora mencapai 3 ribu orang. Gaji
mereka berkisar antara Rp100 ribu-Rp 300 ribu. Padahal masa kerja mereka ada
yang sudah puluhan tahun.
"Anggota
kita ada 3 ribu orang, gaji Rp 100 ribu-300 ribu. Kalau K2 kan sudah ada
perhatian. Jadi ini merupakan rangkaiannya. Kita juga tuntut
Kesejahteraan," jelasnya.
Senada
dengan Arys, Eni Tri Handayani juga mengaku jika selama 17 tahun menjadi guru,
ia hanya mendapat gaji sebesar Rp250 ribu. Dirinya berharap pemerintah bisa
memperhatikan honor para GTT di Kabupaten Blora.
“saya
minta pemerintah bisa memperhatikan kesejahteraan kami para GTT/PTT , karna
kita sudah mengabdi belasan tahun, sementara pemerintah tidak pernah
memperhatikan kesejahteraan kami,” Ujar guru SDN 4 Jiken itu
Sementara
itu ketua DPRD Kabupaten Blora Bambang Susilo, mengatakan sangat prihatin
ketika mendengar kesejahteraan para GTT/PTT belum diperhatikan pemerintah
kabupaten Blora yang hanya mendapatkan
honor Rp. 200 ribu per bulan ini sangat ironis.
Menanggapi
keluhan para guru GTT/PTT ketua DPRD Blora mengatkan, bahwa dirinya sudah
mempunyai program tersebut dan sudah mempunyai jawaban namun GTT/PTT suruh
nunggu waktu, karna untuk saat ini dirinya yakin belum bisa.
Selain itu Bambang juga menyesalkan ketidak hadiran
kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, yang hanya menugaskan salah satu
stafnya untuk hadir.
“saya
melihat sampai saat ini pemkab sendiri belum memperhatikan para GTT/PTT, dan
ini sudah terlihat pada acara ini, minimal ketua Dinas Pendidikan bisa hadir
mendengarkan keluhan para guru ini,namun ternyata ini hanya diwakilkan oleh
stafnya,” Ujar Ketua DPRD kabupaten Blora.
Dalam
kegiatan itu, sejumlah pejabat yang diundang, seperti Dinas Pendidikan, Setda
Pemkab Blora tidak hadir. Mereka hanya mengirimkan perwakilannya masing-masing (AGUNG/RED)
0 komentar:
Post a Comment