Cegah Covid-19, Ribuan PNS Pemkab Blora Kerja Dari Rumah

Rapat Koordinasi Di Ruang
Pertemuan Setda Blora

BLORA – Ribuan pegawai negeri sipil (PNS/ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, mulai Senin (23/3/2020), akan libur masuk kantor dan mengganti model kerja sistem work from home (bekerja dari rumah).

Namun kententuan itu tidak berlaku untuk para jabatan pimpinan tinggi (JPT) atau pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan kepala kantor Kesbangpol, Camat, dan kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah (Setda).

Demikian juga sekretaris inspektorat, dinas, badan, camat,  pejawat pengawas seperti lurah, sekretaris lurah, kepala tata usaha kantor Kesbangpol, dan kepala unit pelaksana teknis, tetap wajib masuk kerja setiap hari.

“Kalau saya tetap masuk tiap hari, termasuk para JBT, pejabat administrator serta pejabat pengawas,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi.

Dijelaskan Komang, untuk tehnis work from home diserahkan kepada kepala OPD masing-masing, berlaku mulai Senin (23/03/2020) sampai Selasa (31/03/2020), dengan menerapkan absensi manual.

“Finger print online PNS/ASN di-off, diganti sistem absen manual,” jelas Sekda Blora, Komang Gede Irawadi.

Kebijakan work from home PNS Pemkab Blora, lanjutnya, berdasarkan  surat edaran (SE) Bupati Blora, Djoko Nugroho, nomor 800/1079/2020, tertanggal 20 Maret 2020.

Tujuan dari SE tersebut, antara lain untuk pedoman bagi pejabat di lingkungan Pemkab Blora, sebagai upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang cenderung semakin meluas (WHO : Covid-19 pandemi global).

Terpisah pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Heru Eko Wiyono, menambahkan PNS atau aparatur sipil negara (ASN) di Blora totalnya mencapai 7.576 orang, dan non-PNS ada 5.000-an orang.

Terkait libur PNS dengan mengganti program kerja dari rumah, komposisinya diserahkan masing-masing OPD sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yang mana pengendaliannya lewat jadwal masuk kerja.

Sebelumnya, untuk kali kedua Bupati Blora, H. Djoko Nugroho, memimpin rapat kerja (rakor) antisipasi Covid-19 yang digelar di ruang pertemuan Setda, Rabu (18/3/2020) lalu.

Rakor ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak turunan pandemik Covid-19, dimana roda perekonomian masyarakat dikhawtirkan dapat terganggu.

Dalam rakor itu, Bupati diampingi Kapolres AKBP Ferry Irawan S.I.K., Dandim Letkol (Inf) Ali Mahmudi, dan Sekda Blora Komang Gede Irawadi, dihadiri seluruh kepala OPD terkait, perbankan serta BUMN dan BUMD.

Dalam rakor antisipasi Covid-19, juga membahas persiapan Ramadhan untuk menjamin tetap berjalannya perekonomian masyarakat, jangan sampai terjadi penimbunan sembako dan elpiji

Untuk menjaga ketersediaan gula, Pabrik Gula (PG) Blora milik PT Gendhis Multi Manis Bulog (PT GMM-Bulog) harus memulai proses giling sebelum Ramadhan.

Seluruh camat untuk mendata warganya yang miskin, dan belum terdaftar di basis data terbadu (BDT), dan melaporkannya kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan anak (Dinsos P3A) Blora agar mendapatkan bantuan.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan PO Bus, agar semua bus tujuan Blora menurunkan penumpang di terminal bus dan tidak menurunkan penumpang di tepi jalan untuk  dicek kesehatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blora, melakukan penyemprotan disinfektan di ruang-ruang publik, dan lokasi lainnya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dianjurkan ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan  kepada masyarakat terdampak pandemik COVID-19.

“Warga Blora agar tetap waspada, jangan panik, dan jangan apatis bahaya pandemik COVID-19,” pesan Bupati Blora. (SYN/RED)