Wabup mengungkapkan bahwa relokasi masyarakat yang terdampak pembangunan Bendung tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Mengingat bahwa pembangunan tersebut turut berdampak baik sosial maupun ekonomi pada masyarakat.
“Tahapan yang harus kita laksanakan nantinya ada relokasi penduduk, bahkan ada yang terdampak, istilahnya bedol desa. Tentunya kalau dipindah perlu ada alternatif. Kita harus planning, upaya persuasif dari sekarang harus dilakukan. Proyek ini ada dampak sosialnya, kita harus kompak meyakinkan masyarakat bahwa ini untuk kepentingan masyarakat bukan untuk pribadi,” Jelas Arief Rohman
“Prinsipnya kita dari Pemkab Blora, karena ini Bendung Gerak Karangnongko merupakan proyek strategis nasional, kita harus bisa mendukung, upaya apa yang harus kita lakukan dari sekarang, mungkin yang terberat kaitannya dengan relokasi atau pemindahan penduduk,” Lanjutnya
Maka kemudian, Arief Rohman mengajak berbagai pihak untuk memberi masukan agar rencana relokasi kedepannya dapat disiapkan secara matang. Pada rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Terpilih Tri Yuli Setyowati,S.T.,MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Blora, Direktur KHDTK UGM, Plt. Kepala Bappeda Blora, Dinas PUPR, Dinporabudpar, Dinrumkimhub, Dinsos P3A, Kepala Kantor Pertanahan Blora, dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Blora.
Pihaknya pun berdiskusi terkait rencana-rencana relokasi pada masyarakat terdampak beserta dengan regulasinya.
Arief juga berharap agar nantinya masyarakat terdampak bisa direlokasi pada area yang lokasinya tidak jauh dari tempat semula. Termasuk agar masyarakat terdampak dapat mengembangkan potensi ekonomi dan pariwisata.
“Kalau pindahnya tidak jauh-jauh dari lokasi, nanti mereka bisa juga untuk mengelola di sektor pariwisata. Tapi kita juga harus lihat regulasinya seperti apa. Pagi hari ini kita ingin mendapat masukan, sebagai bahan awal untuk persiapan sosialisasi,” ungkapnya
"Kalau bisa dibuatkan semacam desa yang modern, desa yang dikonsep bagus mungkin bisa jadi desa percontohan dari UGM kira-kira memungkinkan atau tidak dari segi regulasinya" sambung Arief.
Sebagai informasi, Bendung Gerak Karangnongko nantinya akan berdampak pada beberapa desa di Kecamatan Kradenan, Kab. Blora. Bendung ini diharapkan dapat mengairi Daerah Irigasi (DI) Karangnongko Kiri seluas 1747 ha dan DI Karangnongko Kanan seluas 5203 ha.
Plt Kepala Bappeda Blora Free Bayu Alamanda, AP, M.Si menceritakan bahwa masyarakat dari desa seperti Desa Ngrawoh dan Nginggil berharap agar relokasi tidak dilakukan jauh dari lokasi tersebut.
“Masyarakat dari Desa Ngrawoh dan Nginggil menyampaikan andai besok Bendung Karangnongko dibangun dan mereka terdampak, mereka tidak masalah, tetapi mereka minta relokasinya di sekitar (bendung) itu," ungkapnya
Sementara itu, Direktur KHDTK UGM Teguh Yuwono, S.Hut.,M.Sc mengungkapkan bahwa hutan yang dikelola UGM tersebut secara fungsi sebagai hutan produksi. Ia juga memaparkan peluang-peluang relokasi penduduk di lahan hutan milik pemerintah dengan mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku. Teguh pun menyarankan agar Pemkab Blora membentuk tim untuk berkonsultasi dengan kementerian terkait.
"Relokasi bisa dilakukan tapi prosesnya sesuai regulasi, alangkah lebih baiknya nanti Pemkab Blora punya tim yang bisa konsultasi ke Kementerian LHK, mumpung belum dimulai dan masih cukup waktu untuk konsultasi," kata Teguh
Menindaklanjuti masukan dari berbagai pihak terkait relokasi penduduk tersebut, Wabup akan segera membentuk tim khusus untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait sekaligus berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat. (ADY/Red)
0 komentar:
Post a Comment