TIDAK MUDAH MEMILIH WAKIL RAKYAT BERKUALITAS

Pemilihan Umum Tahun 2019

Bakal calon legislatif telah diumumkan. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Namun, di mana-mana tanggapan itu minim. Bahkan, di sebagian daerah tidak ada sama sekali. Padahal, 21 Agustus 2018 batas akhir tanggapan itu.

Tanggapan terhadap calon sementara adalah saringan umum pertama. Masyarakat diminta untuk jeli melihat bakal calon wakilnya di Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, baik daerah maupun pusat. Tidak gampang. Daftar calon sementara (DCS) itu berisi banyak nama. Dalam satu daerah pemilihan di kabupaten kecil saja bisa seratus lebih. Blora, misalnya, di dapil 1 saja terdapat 50 lebih calon sementara. Daerah pemilihannya ada lima.

Pengumumannya sendiri dilakukan dalam waktu yang cukup. Tanggal 12 -21 Agustus. Di samping lewat website KPU, juga media massa. Rupanya masyarakat belum terbiasa memberi tanggapan. Ada yang tak biasa membuka website. Ada yang tidak membaca media massa. Yang terbanyak, kayaknya, mereka cuek-bebek. Toh, mereka tidak kenal satu per satu calon yang sekian banyaknya.

Kalau tidak ada tanggapan serius yang sampai menggugurkan syarat menjadi calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan dan memasukkannya dalam daftar calon tetap (DCT). Selanjutnya merekalah yang berhak memperebutkan kursi legislatif melalui pemilihan umum tahun 2019.

Bagi KPU tentu menyenangkan. Tidak perlu ribet membahas tanggapan masyarakat. Tapi, masyarakat sendiri yang rugi. Mereka dihadapkan pada “kucing dalam karung.” Mudah-mudahan calon yang terdaftar dalam DCS atau DCT sudah betul-betul disaring oleh partai masing-masing. Sehingga kalau masyarakat harus memilih tidak kebliduk (keliru dan tertipu).

Masih ada tahap saringan umum lainnya yaitu kampanye. Para calon diberi kesempatan aktif mempromosikan dirinya kepada masyarakat. Mereka bebas mengunggul-unggulkan dirinya. Mau sampai setinggi langit tidak ada batasan. Asal jangan merendahkan calon lain.

Repotnya, merujuk kampanye pemilu legislatif lalu, masyarakat juga cuek. Apalagi pemilu sekarang ini sudah tidak seperti dulu. Tidak banyak hingar-bingar yang membuat masyarakat tertarik. Kampanye sekarang cenderung sepi. Alasannya macam-macam. Bisa khawatir terjadi gesekan antarpendukung. Bisa dengan alasan kampanye santun dan intelek. Bisa juga karena efektivitas dan efisien.

Bila kampanye tidak efektif, masyarakat yang dirugikan. Lagi-lagi mereka dihadapkan pada “kucing dalam karung.” Mereka akan memilih sekenanya. Atau, meminjam istilah sewaktu saya masih sekolah madrasah, menentukan pilihan dengan menghitung kancing. Kalau benar alhamdulillah. Kalau salah risiko. Toh tidak ada yang memberi sanksi.

Itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para calon lebgislatif dan juga calon kepala daerah. Mereka menyodorkan pilihan pragmatis. Diiming-iming uang. Dalam pemilihan legislatif tahun lalu serta pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung terlihat indikasi. Daerah yang tebaran uangnya banyak, partisipasi masyarakat  cenderung tinggi. Calon yang menebar uang merah cenderung menang dibanding yang hanya membagikan uang hijau atau ungu.

Beberapa waktu lalu saya bertemu seorang anggota legislatif di suatu daerah. Dia bertekad akan maju lagi untuk duduk sebagai wakil rakyat di satu kabupaten. Saat itu sudah disediakan uang 1 miliar rupiah. Uang sebanyak itu belum dianggap cukup. Dia masih akan menjual sebagian tanahnya untuk menambahi menjadi 1,5 miliar rupiah. Itu pun belum dianggap aman. “Kalau mau aman harus dua Miliar,” ujarnya. Berarti harus menyediakan dana 2 miliar rupiah.

Dana kampanye dari periode ke periode cenderung naik. Pemilu semakin mahal. Yang menyedihkan kalau uang yang berbicara, kualitas pasti terabaikan. Inilah yang seharusnya menjadi keprihatinan kita.

Memang sulit. Masyarakat sudah telanjur berada dalam satu situasi dan kondisi yang terjebak dalam politik praktis. Seorang calon yang tidak menyediakan dana kampanye yang cukup harus bersiap-siap kalah. Padahal, bisa jadi, mereka sangat berkualitas, mumpuni, berintegritas, memiliki idealisme, dan layak menjadi wakil rakyat.

Nah, apakah kita harus larut dalam pusaran politik yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tentu tidak. Kita berbuat bersama. Harus ada yang rela menjadi korban. Harus ada yang mau menjadi tokoh meskipun tidak populer. Kita pasti bisa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar masyarakat tidak mudah saling curiga atau berburuk sangka kepada orang lain. Menurut dia, hal itu bukanlah budaya dan etika bangsa Indonesia dan juga tidak diajarkan oleh Rasulullah.

"Yang benar itu husnu tafahum, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Selalu melihat orang lain dengan penuh kecintaan. Tidak gampang curiga. Selalu berpikir positif. Tidak selalu menyampaikan hal-hal yang negatif terus. Merasa benar sendiri. Merasa pintar sendiri. Merasa betul sendiri," pesannya.

Ia mengajak seluruh bangsa Indonesia, agar menjaga persatuan dan persaudaraan penting dilakukan menjelang Pemilihan Presiden 2019 yang akan digelar. Presiden pun berpesan agar masyarakat tetap rukun walaupun berbeda pilihan politik.

"Jadi saya titip jangan sampai karena berbeda pilihan kita menjadi tidak saling sapa antartetangga. Ya sudah beda dengan tetangga ya enggak apa-apa. Tapi tetap rukun. Itu pesta demokrasi kok. Inilah kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan kita dalam berpolitik," kata dia, dikutip dari siaran resmi Istana.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan masyarakat agar cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, termasuk dalam memilih pemimpin. Presiden mengimbau masyarakat agar melihat rekam jejak, prestasi, dan kinerjanya terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan.

"Pandai-pandailah memilih pemimpin karena itu penting. Lihat rekam jejaknya. Prestasinya apa. Kinerjanya seperti apa," kata dia.

Menurut Jokowi, pelaksanaan dan proses demokrasi di Indonesia saat ini pun semakin matang. Hal ini dilihat dari hasil pelaksanaan pilkada serentak yang baru saja dilaksanakan.

"171 pemilihan bupati, walikota dan gubernur, saya melihat masyarakat semakin matang masyarakat semakin dewasa dalam memilih pemimpinnya," ucapnya.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang semakin sulit. Di antaranya yakni terjadinya perang dagang antarnegara, radikalisme, hingga revolusi industri. Untuk itu diperlukan persatuan dan persaudaraan untuk menghadapinya.

"Kita ini bersatu saja menghadapi tantangan besar yang semakin sulit belum tentu bisa memenangkan apalagi tidak bersatu. Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk terus menjaga ukhuwah islamiyah kita, menjaga ukhuwah wathaniyah kita," kata Presiden. Semoga bermanfaat. (redaksi)