REMBANG - Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani terkena damprat dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI) ketika paparan di ruang sidang komisi DPR RI Senayan Jakarta yang disiarkan langsung lewat Canel Youtube sekretariat DPR RI. Selasa (13 /04/2022).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Sekar Perhutani dipimpin langsung oleh ketua Umum Isnin Soiban didampingi ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Bambang Julianto dan Sekjen Sekar Weda dan juga jajaran pengurus Daerah dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.
RDP yang disiarkan secara langsung (Live Streaming) melalui chanal youtube. Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa bahwa tahun 2022 sudah membuat kesimpulan bahwa pada prinsipnya kami sudah menolak Surat keputusan tersebut. menurut Dedi aspek yang bersifat pengelolaan hutannya sudah hilang. Karena memang setiap hari sudah melewati tanah Perhutani, kerjasama dengan LMDH pun sudah tidak sesuai dengan fungsi penelolaannya.
"Banyak dipinggir pinggir jalan saja itu sudah menjadi warung. kegiatan pengelolaan hutan," ungkap kang Dedi panggilan akrab Dedi Mulyadi.
Lanjut Kang Dedi, bahwa memahami pengelolaan hutan itu tidak hanya Aspek menjual kayu saja, tetapi bagaimana aspek konservasi banyak sumber-sumber mata air yang harus dipertahankan belum lagi wilyah-wilayah penghasil oksigen dan apalagi kalau hutan sudah berubah menjadi hak pengelolaanya ini sangat dikhawatirkan.
"Sehingga kami berharap surat itu bisa dicabut kembali," ucap Dedi Mulyadi.
Sementara itu, Ketua Sekar Perhutani Isnin Soiban memberikan pemaparan ringkas dengan terbitnya SK 287/MEN LHK/Setjen/PLA.2/4/2022. ia juga menjelaskan bahwa bahwa di Perhutani ada juga serikat SP2P dan Juga Serimba yang sebelumnya ditanyakan oleh anggota komisi IV.
Perlu diketahui dari paparan yang disampaikan oleh Sekar Perhutani tak satupun yang membawa aspirasi dari gras root (kalangan bawah), semua paparan hanya menerangkan tugas dan bagian dari SK timbul. Mulai dari analisa dampak permasalahan yang disampaikan hanya bersifat datar dan tidak satupun menyentuh bagaimana kegiatan karyawan paling bawah di tingkat mandor yang bersusah payah dalam mengamankan ataupun saat menanam tanaman didalam kawasan hutan. Semua paparan yang telah disampaikan banyak dimentahkan oleh Komisi IV DPR RI.
Bahkan kegiatan pemaparan banyak diinterupsi oleh ketua maupun anggota komisi IV agar fokus saja dengan timbulnya SK dari Kementrian LHK.
"Dari paparan yang disampaikan Komisi IV DPR menilai bahwa paparan yang disampaikan itu mewakili managemen. Bukan mewakili karyawan," cetus Ketua Komisi dan salah satu anggota Komisi IV.
Bahkan Dedi Mulyadi menyampaikan kekecewannya pada Ketua Sekar saat memberikan paparan itu tidak mencerminkan suara keluhan karyawan.
"Itu paparan hanya mewakili managemen. “ kegiatan Ini dilihat dan ditonoton oleh seluruh karyawan di Jawa bahkan se-Indonesia secara langsung lho,” kata ketua komisi dengan keras dan tegas.
"Kami di komisi IV sudah menolak sebelum bapak-bapak kesini," kata Dedi dengan nada agak tinggi.
Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi memotong dan menyampaiakan bahwa ia dapat banyak WhatsApp dari karyawan Perhutani, hal itu disampaikan dengan nada keras.
"Rugi punya Ketua Serikat Karyawan seperti bapak. bapak tidak komit dengan kesepakatan yang ada. bapak datang kesini hanya plengak-plengok. Malu saya kalau bapak jadi pimpinannya. ada bapak ataupun tidak ada bapak komisi IV tetap menolak keberadaan SK dari Menteri LHK," katanya dengan Geram sambil menutup sidang dan tidak menggubris intrupsi dari anggota komisi.
Salah satu karyawan, anggota Sekar di KPH Mantingan yang tidak mau disebut namanya, mengatakan merasa malu dengan apa yang diperlihatkan dan dipertontonkan oleh Sekar dihadapan komisi IV DPR –RI.
"Ternyata sedikitpun tak menyentuh keluhan karyawan di tingkat bawah dalam paparan," ucapnya.
Mestinya, secara logika kan tetap berdampak dari pengelolaan 2,4 juta menjadi 1,3 juta hektar. Tetapi analisis dampak karyawannya tidak terpapar. Bahkan dari anggota Komisi IV sudah lebih tahu tentang KPH yang merugi dan di subsidi silang. harusnya ketegasan penolakan SK Menteri dan analis karyawan bawah yang digelorakan dan dipaparkan dihadapan Komisi IV DPR –RI. (Sigit/DNR/Red).
0 komentar:
Post a Comment