REMBANG - Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani bersama dengan elemen masyarakat peduli hutan Jawa, Lembaga Masyarakat desa Hutan (LMDH) melakukan unjuk rasa (Unras) di Kementerian LHK Jakarta. Rabu, (20/7/2022).
Kegiatan unjuk rasa ini sebagai lanjutan unjuk rasa yang pertama pada rabu, (18/05/22) yang dilakukan di Silang Monas Jakarta. Kali ini unras yang ke-2 dibarengi dengan masyarakat peduli hutan jawa dan LMDH dari beberapa kota di Pulau Jawa.
Untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sekar Jawa Tengah mengirimkan sekitar 1.300 orang yang akan bergabung dengan berbagai elemen masyarakat hingga jumlah total hampir sekitar 5.000 orang yang akan membanjiri ibukota.
Lewat sambungan telepon, Ketua DPD Jawa Tengah Ahmad Arif mengatakan bahwa dari serikat yang ada di Perhutani Mulai dari Sekar, Serimba, Serimba Pembaharuuan, LSM Cinta Lingkungan, LMDH, Masyarakat Peduli Hutan Jawa (MPHJ).
"Sayang hanya SP2P yang tidak melakukan unras. Namun disinyalir ada beberapa anggotanya yang ikut melakukan unras bersama dengan beberapa LSM lingkungan hidup," tutur Arif.
Dari keberagaman unjuk rasa mereka menolak SK KLHK Nomor 287 tahun 2022 tentang kebijakan penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dibandingkan bulan lalu unras kali ini lebih banyak. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sekarang lebih peduli dengan lingkungan untuk tetap berkomitmen mempertahankan kelestarian hutan jawa yang kini 1,1 juta hektar akan diambil alih oleh pemerintah sebagai bentuk Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) tersebut.
Namun di berbagai daerah ada juga masyarakat yang sudah terang –terangan memancang patok di kawasan hutan bahwa ini nanti masuk KHDPK. Belum adanya sosialisasi secara jelas dan riil dari pemerintah, sudah banyak terjadi kesimpangsiuran terhadap masyarakat.
"Sehingga banyak petugas Perhutani di berbagai KPH melaporkan kegiatan klaim secara sepihak," ungkapnya.
Mereka dengan semangat meneriakkan yel yel tolak SK-KLHK disekitar patung kuda, demi kelestarian hutan Jawa, tolak SK-KHDPK yang sarat dengan kontroversi dan bertentangan dengan undang –undang.
"Kita harus berjuang dengan komitmen untuk mempertahankan kelestarian hutan Jawa. Karena hutan di jawa ini berbeda perlakunya dengan kawasan hutan yang ada di Sumateta, Kalimantan, Papua maupun diwilayah hutan lainya di Indonesia," imbuhnya.
"Kami tidak ingin anak cucu kita hanya mendengar bahwa di Jawa ini pernah ada hutan. Tetapi bagaimana Hutan di Jawa ini bertambah bukan malah dikurangi untuk kepentingan kelompok yang dapat merusak ekosistem hutan yang ada di Pulau Jawa," tandasnya.
Para orator bergantian untuk menyampaikan dan semangat dan perjuangan mereka agar pengelolaan hutan tetap sesuai dengan undang - undang. Bahwa hutan ini tidak untuk dibagi - bagi tetapi dilestarikan. (Sigit/DNR/Red).
0 komentar:
Post a Comment